KITA TIDAK AKAN BERHENTI SEBELUM KEADILAN DITEGAKKAN, KITA TIDAK AKAN PERNAH BERKOMPROMI DENGAN SEGALA BENTUK KECURANGAN

Oleh : Nasrudin Joha

Sastrawan Politik - Seiring menguatnya kontrol umat atas adanya potensi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif, muncul berbagai himbauan dan deklarasi rekonsiliasi, perdamaian, atau apalah bentuknya. Himbauan ini, selain tidak relevan juga memberi tudingan implisit bahwa ikhtiar nyata untuk memerangi segala bentuk kecurangan dianggap menimbulkan kegaduhan dan inkonstitusional.

Perlu untuk diketahui, bahwa keputusan KPU belum terbit. Jadi, tidak relevan himbauan dan seruan rekonsiliasi pada kondisi belum ada keputusan tentang Pilpres, dan siapa yang diminta 'legowo' atas kondisi ini.

Pilihan umat melakukan Kros Cek data KPU dengan formulir C1, hingga ditemukannya sejumlah 'data ajaib' di KPU, dan akhirnya muncul pengakuan KPU adanya 'Human Error' membuktikan bahwa Pilpres tahun ini memang bermasalah. Kritik publik dengan melakukan verifikasi dan saling memberikan data terkait Penyelengaraan Pilpres adalah sah dan legal, sebagai bentuk keikutsertaan warga negara mengawal aspirasi umat.

Proses ini, bahkan jika nanti sampai pada kesimpulan 'KPU ngotot' dengan tetap mengabaikan koreksi umat, kemudian umat melakukan tindakan peradilan publik melalui sarana 'People Power' juga termasuk tindakan konstitusional, sepanjang dilakukan secara damai.

Yang perlu dikhawatirkan adalah jika umat diam, kemudian otoritas penyelengara pemilihan mengabaikan suara kejujuran, kemudian secara sepihak membuat 'Keputusan yang mencederai aspirasi umat' tentu hal ini adalah musibah bagi umat dan bangsa.

Kita, bisa berdamai dengan kekalahan. Tetapi kita tentu tidak akan pernah bisa dan mau berdamai dengan kecurangan. Karena ini amanat suara umat, dan kecurangan ini harus dihentikan agar tidak diwariskan kepada generasi anak cucu kita.

Mewariskan pemerintahan yang curang, tentu sebuah tindakan tercela. Anak cucu kita, tidak pernah berbuat dosa kepada kita, lantas apa alasan kita mewariskan kekuasaan yang diwarnai kecurangan ?

Kita pahami dan hormati seruan rekonsiliasi, sepanjang itu tidak menghalangi hak konstitusional warga negara untuk mengoreksi kecurangan Pilpres. Namun, kita tidak akan berhenti -baik himbauan damai atau tuduhan membuat gaduh- jika tindakan itu akan merampas hak kita untuk memperoleh pemimpin berdasarkan proses politik yang jujur, bukan hasil kecurangan.

Kepada siapapun, kepada LPOI, Said Aqil, atau siapapun yang menjadi juru bicara rezim, saat ini seharusnya himbauan yang disampaikan adalah ajakan untuk berperilaku jujur, amanah, tidak membangun kekuasaan diatas asas dusta dan kecurangan. Himbauan tokoh agama, sejatinya memperbaiki moral bangsa, jika pemimpin diperoleh dari Pilpres curang, lantas moral bangsa macam apa ini ?

Kita tidak akan pernah berhenti bekerja, siang atau malam, untuk memastikan memperoleh pemimpin dari proses politik yang jujur, bukan pemimpin yang dusta yang diproduksi proses politik yang curang. Kita, tidak akan pernah mengakhiri ikhtiar ini, bahkan jika sampai pada keputusan akhir harus mengambil jalan people power.

Karena itu, segeralah berhenti, urungkanlah niat curang, kepada siapapun yang ingin berlaku curang. Jika kalian serius ingin rekonsiliasi, ingin bangsa ini damai, ingin umat ini tenteram, berlakulah jujur, adil, tinggalkan tipu daya dan kecurangan. [].
Sumber : https://nasrudinjoha.blogspot.com

Subscribe to receive free email updates: